Media Informasi Islam Terkini

Hukum Menggunakan Mobil Dinas Milik Negara

Hukum menggunakan Mobil Dinas Milik Negara

Pegawai pemerintahan untuk sekarang ini di beri fasilitas mobil atau kendaraan lain demi kelancaran dalam menjalankan tugas negara. Pemerintahan Dalam mengapresiasi kerja pejabatnya dalam menjalankan tugas, salah satunya memberikan penghargaan atas jasa terhadap Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai pemegang tetap Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan perorangan dinas, dapat diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan tersebut.

Fungsi pemerintahan memberikan fasilitas terhadap pejabat pemerintahan baik berupa kendaraan roda dua atau roda empat yakni untuk memudahkan para pejabat perintahan dalam menjalankan kewajibannya dengan sebaik mungkin, tapi ada undang-undang yang harus di patuhi oleh pejabat pemerintahan terkait fasilitas yang di berikan seperti menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan negara bukan kepentingan pribadi.

Ahir-ahir masa sekarang ini mobil dinas pemerintahan menjadi bahan omongan baik dari media masa  atau rakyat, pasalnya mobil dainas yang seharusnya di gunakan untuk kepentingan pemerintahan, malah di manfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh sebagian pejabat. 

Bahkan lebih lucunya pejabat perintahan terjadi keributan soal mobil dinas yang pekerjaannya berbenturan dengan anggota pejabat yang lain, juga pernah terjadi DPRD II menjual obral mobil dinas bekas pada anggota dewan dengan harga yang jauh di bawah standar harga umum.

Lalu bagimana status mobil dinas tersebut apakah termasuk harta baitul Mal maksudnya harta milik negara, sedangkan dalam prakter menggunakan mobil dinas tersebut terjadi perbedaan pendapat di antara ulama:

A.    Menurut Imam Al-asnawi mobil dinas yang di gunakan untuk para pejabat perintahan itu termasuh barang pinjaman, kalau mobil itu rusak tidak sesuai dengan prosedur pemakaian seperti lalai, ceroboh, maka wajib mengganti 

B.    Menurut Imam Ibnu Hajar kasus ini di perinci kalau pejabat pemerintahan mempunyai hak dari Baitul Mal (milik Negara), maka pemberian mobil dinas di sebut pemberian hak saja (isbalul hak), kalau menggunakan tidak mempunyai hak pada mobil dinas tersebut maka hukumnya haram sebagaimana barang ghasab.

Lalu kalau menggunakan mobil dinas di luar pekerjaanya atau menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi

Mobil dinas yang di gunakan di luar jam kerja atau mennguanak mobil dinas atas kepentingan pribadi dan tidak ada kemaslhatan untuk rakyat, maka menggunakan mobil dinas tersebut hukumnya tidak di perbolehkan dan boleh merampas mobil dinas jika di gunakan tidak semestinya seperti untuk merampok, menipu, korupsi dan sebagimana.

Dan jika mobil dinas yang di gunakan itu rusak tidak semestinya seperti ceroboh dalam pemakaian maka wajib untuk mengganti, kalau penggunaannya sesuai dengan prosedur maka tidak perlu di ganti, selayaknya turut menjaga dan berhati-hati

Demikianlah penjelasan yang berkenaan dengan mobil dinas yang di gunakan oleh pejabat pemerintaha. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Aminn..

Tag : Islam
0 Komentar untuk "Hukum Menggunakan Mobil Dinas Milik Negara"

Back To Top